Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada

Selasa, 01 Juli 2014

Quo Vadis Pemuda dalam Dinamika Politik Bangsa

Jauh sebelum adanya gagasan tentang konsep ilmu politik maupun ingar-bingar yang menyelimuti keberadaannya, Aristoteles (384-322 SM) dapat dianggap sebagai orang pertama yang memperkenalkan kata politik melalui salah satu buah pemikirannya, zoon politikon. Menurutnya, hakikat kehidupan sosial manusia di dunia adalah politik. Interaksi yang dihasilkan pun sudah pasti melibatkan hubungan politik, mempengaruhi atau dipengaruhi. Sejak saat itu penemuan-penemuan tentang pemahaman politik semakin berkembang. Pemikir-pemikir sosial baik di dunia barat maupun timur berlomba-lomba merumuskan konsep politik yang ideal. Sekarang, kita bisa menikmati produk pemikiran mereka berupa sistem pemerintahan, hukum, psikologi, maupun ilmu turunan yang berkaitan lainnya.
Berbicara tentang politik di Indonesia tentu tidak lepas dari peran para pemudanya. Sejarah mencatat bahwa gerakan pemuda yang peduli terhadap dinamika politik bangsa sudah berlangsung sejak lama, bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka. Bermula dari gerakan kepemudaan daerah seperti Jong Java, Jong Celebes, ataupun Jong Sumatranen Bond bersatu padu menyatukan pemuda di daerahnya masing-masing. Kemudian pada tahun 1908 gerakan kepemudaan daerah tersebut bertransformasi menjadi Gerakan Budi Utomo yang menjadi titik kulminasi kebangkitan rakyat melawan para penjajah yang diinisiasi oleh para pemuda. Berlanjut dengan peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928, hingga pada puncaknya mendesak Soekarno untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.
Setelah Indonesia merdeka bukan berarti peran pemuda mereda, justru kiprah pemuda semakin giat menggelora. Hal ini terlihat ketika mereka turut mendorong runtuhnya orde lama pada tahun 1966 yang di komandoi oleh Soe Hok Gie,  seorang aktivis dari Universitas Indonesia yang memperjuangkan hak-hak rakyat. Gelombang besar pemuda kembali lagi turun ke jalan untuk melengserkan tahta Soeharto yang sudah terlalu lama mencengkeram singgasana pemerintahan Indonesia. Perjuangan panjang dan melelahkan akhirnya mencapai klimaks pada 21 Mei 1998 dengan dibacakannya pidato pengunduran diri Soeharto sebagai presiden Indonesia.
Jika kita merefleksikan eksistensi pemuda dulu dengan sekarang, saat ini masih terlalu banyak pemuda yang bermental sok kuasa. Merintih kalau ditekan, tetapi menindas kalau berkuasa. Mereka hanya berani berkoar-koar di jalan, merusak sana-sini, namun jika dimintai solusi atas permasalahan bangsa, mereka yang semula berapi-api membakar ban, berubah seperti kerupuk yang terkena angin atau melempem, gagap dan tidak bisa menjawab.
Karena para pemuda sejatinya adalah pemegang tongkat estafet Republik ini selanjutnya, tugas kita sekarang adalah merubah stereotype tersebut yang terlanjur melekat. Jaman semakin berkembang, menyampaikan argumen pun sekarang tidak identik dengan turun ke jalan, membakar ban, merusak fasilitas umum, memblokade jalan, maupun tingkah anarkisme lainnya. Pemuda kini dituntut untuk menyampaikan aspirasinya secara lebih intelektual dan elegan. Banyak sekali yang bisa dilakukan seperti membuat beragam acara yang meningkatkan kepedulian politik bagi para generasi muda bisa dengan dialog kebangsaan, mimbar bebas, hingga beragam diskusi. Pun sebagai cendekiawan muda, berdiskusi harus menjadi sebuah budaya yang mendarah daging. Budaya diskusi ini bisa dikemas dalam berbagai bentuk acara, sehingga bisa tetap mengedukasi dengan cara yang menyenangkan.
Selain itu masih ada cara untuk berkontribusi yang sangat relevan untuk kita lakukan. Sebagai negara kepulauan terbesar sekaligus memiliki populasi penduduk terbesar ke-empat di dunia yang tersebar di 13.487 pulau dari Sabang sampai Merauke, Indonesia membutuhkan sebuah sistem yang dapat mempersatukan, menjalin koneksi antar daerah, menggalang persatuan, senasib sepenanggungan. Maka, demokrasi menjadi pilihan ideal para founding fathers ketika merumuskan sistem pemerintahan yang cocok untuk diterapkan di negara sebesar Indonesia ini. Demokrasi merupakan simbol kesetaraan, keterwakilan entitas yang beragam, dan kesempatan memperoleh hak yang sama di depan negara. Maka dari itu, sebagai produk dari sistem demokrasi, kurang dari 1 minggu lagi kita akan merayakan perhelatan pesta demokrasi terbesar di negeri ini, Pemilu Nasional.
Pemilu tahun ini merupakan pemilu ketiga yang diadakan secara langsung yang berarti setiap rakyat memiliki hak dan kesempatan untuk menentukan pilihannya. Walaupun pemilu legislatif sudah terlewati, namun masih ada pemilu presiden yang diselenggarakan pada tanggal 9 Juli mendatang. Menurut data BPS tahun 2010, kelompok umur berusia 10-14 tahun sebanyak  22.677.490 jiwa dan kelompok umur berusia 15-19 tahun sebanyak 20.871.086 jiwa. Jika diasumsikan kelompok umur 10-14 tahun pada tahun 2014 separuhnya memasuki umur 17 tahun dan kelompok umur 15 -19 tahun semuanya menjadi pemilih, maka ada 32 jutaan potensi suara pemilih pemula pada Pemilu 2014. Dilihat dari fakta tersebut, suara kita sangat potensial dalam pemilu yang akan datang. Menurut data dari KPU, total pemilih dalam pemilu tahun ini  sebanyak 185.822.255 pemilih.
Melihat presentasi jumlah pemilih pemula tersebut, tentu bisa dibayangkan bagaimana potensi kita sebagai pemuda? Lihat saja, kini partai pemenang pemilu hanya mengantongi 19% suara, partai incumbent merosot ke kisaran 10%, sementara yang lain berada di kisaran 7-9% saja. Seandainya kita para pemuda membuat partai politik sendiri, maka bisa dipastikan kita memenangi Pemilu! Untuk itu, sudah selayaknya kita sebagai pemuda ikut turun tangan mengurus Republik ini. Bagaimana caranya? Tidak perlu buat partai baru, tidak perlu jadi caleg, juga tidak perlu jadi capres. Caranya sederhana saja, gunakan hak pilih kita sebaik mungkin. Apabila mayoritas dari kita menggunakan hak pilihnya secara cerdas, maka kualitas demokrasi ke depan tampak lebih menjanjikan.
Melihat realita dan berbagai permasalahan bangsa yang semakin pelik adanya, sekarang ini kita butuh pemimpin yang menggerakkan, yang memberi inspirasi, yang ada untuk merangkul, bukan menghardik dengan kekuasaan. Pemimpin yang kehadirannya bisa dirasakan nyata, bukan hanya untaian kata-kata di layar kaca semata yang tidak terjamah. Seorang pemimpin itu bukan hanya dia yang mengharapkan pujian. Bukan dia yang ingin dikenal dan terkenal, tapi dia yang rajin mengenal, yang menyentuh sampai ke hati. Bukan dia yang berpikiran kosong, tapi dia yang mempunyai visi besar dan menjadi motor penggerak bagi orang-orang yang hidupnya bertumpu padanya.
Kesimpulannya, saat ini banyak cara yang bisa dilakukan pemuda untuk menunjukan kepeduliannya terhadap dinamika politik di Indonesia. Kita tidak lagi berada pada masa dimana kebebasan berpendapat diawasi ketat, bukan masa di mana yang bersuara akan hilang atau mati tertembak. Sekarang adalah masa reformasi dan kita bisa bebas mengutarakan pendapat. Jadi jangan lagi kita menutup mata dan apatis terhadap politik, karena segala kepentingan yang menyangkut hajat hidup orang banyak bermuara pada keputusan politik. Tak melulu harus menggunakan cara yang besar dan bombastis, namun bisa dimulai dengan cara-cara sederhana nan elegan yang menggerakkan.
Jadi pertanyaan selanjutnya, kita sudah berbuat apa wahai Pemuda?


Satria Taru Winursita - Media Informasi Teknik

Senin, 30 Juni 2014

Diskusi BABHE : Antara Mahasiswa dan Politik

Diskusi rutin BEM KMFT “Babhe” (Bincang-bincng Santai Bareng Orang Hebat) kembali digelar pada Jumat, 27 Juni 2014. Diskusi kali ini menghadirkan narasumber Indri (Presiden Partai Bunderan UGM), Kukuh (Ketua Partai FLP UGM) serta Ali (Ketua BEM Teknik), dengan moderator Hinu Hardhanto (menko kebijakan dan strategi BEM Teknik). Tema yang diusung Babhe kali ini adalah “Memandang politik nasional dari kacamata politik kampus”. Bertempat di sekre BEM FT, diskusi dimulai pukul 14.00. Diskusi diawali dengan pemaparan ketiga narasumber mengenai tema. Kemudian dilanjutkan dengan menindaklanjuti peran mahasiswa terhadap politik. 

“Politik adalah bagaimana cara kita melayani publik,” begitu penuturan Indri.

Seperti yang kita ketahui bahwa tak sedikit mahasiswa yang apatis terhadap perpolitikan di negeri ini khususnya menjelang pilpres mendatang. Keputusan tersebut merupakan hak bagi masing-masing individu. Namun, akan menjadi salah ketika mereka mengkritisi kebijakan yang keluar nantinya.

Pemahaman politik tentu sangat dibutuhkan untuk menumbuhkan kesadaran politik. Menurut Ali, Ketua BEM Teknik, pemahaman mahasiswa akan politik itu penting, karena dengan memahaminya segala cita-cita yang menjadikan Indonesia maju akan terealisasikan

Diskusi dilanjutkan dengan menindaklanjuti tugas mahasiswa dalam menghadapi pencoblosan mendatang, salah satunya adalah pendidikan politik. Dalam pemilihan presiden mendatang kita dituntut untuk bermain secara tidak langsung sebagai pemilih. Dengan memiliki ilmu politik kita bisa menumbuhkan opini politik dengan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk untuk dijadikan pemimpin berdasarkan visi-misi yang diusung.

Tak sampai disitu, diskusi dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Penanya pertama adalah Hibat, dengan pertanyaan haruskah mahasiswa condong dan menampilkan kecondongannya ke salah satu calon presiden? Menindaklanjuti pertanyaan tersebut, Ali menanggapi bahwa seorang mahasiswa memang seharusnya condong ke salah satu dari kedua calon tersebut terlebih karena mahasiswa memiliki prinsipnya sendiri. Pertanyaan kedua berasal dari Retas mengenai pandangan politik dalam sudut pandang kampus UGM.

Oleh karenanya politik golongan jangan dilakukan dengan membawa nama suatu institusi karena bisa diidentikkan dengan politik nasional. Ketika seseorang memiliki jabatan dan condong ke salah satu calon secara tidak langsung akan membawa institusinya.

Sebagai pungkasan, kesimpulan yang dapat ditarik dari diskusi ini adalah bahwasanya kepahaman politik penting sekali untuk ditanamkan sebagai pondasi dalam berpolitik, terlebih dalam menghadapi pesta demokrasi tanggal 9 Juli mendatang. 

Berakhirlah serangkaian diskusi ini pada pukul 16.30. Semoga diskusi ini dapat membuka mata dan hati kita untuk lebih peduli terhadap politik Indonesia. Mari jadikan momentum pemilu bukan hanya sekedar seremoni 5 tahunan belaka, tapi jadikan sebagai sarana pemahaman politik bersama.

Bertha Rastika & Alifia Rahmawati
Media Informasi Teknik

Minggu, 29 Juni 2014

Rilis Kajian Umum KM/HM FT-UGM : Suara Teknik untuk Presiden

RILIS KAJIAN UMUM KM/HM FT-UGM
SUARA TEKNIK UNTUK PRESIDEN

Rangkaian pentas demokrasi Indonesia telah dimulai. Pemilihan umum  legislatif telah dilaksanakan 9 April 2014 lalu. Beberapa hari lagi nasib Bangsa Indonesia akan ditentukan dengan pemilihan presiden dan wakil presiden. Satu dari dua pasang calon presiden dan wakilnya akan menjadi pemimpin tertinggi di Indonesia. Berbagai strategi,  kunjungan, kegiatan, kampanye telah dilancarkan oleh masing-masing kubu untuk mendapatkan suara dari seluruh lapisan masyarakat di Indonesia, termasuk  dari kalangan mahasiswa.
Mahasiswa adalah barisan intelektual yang berkedudukan di tengah dan memiliki peran strategis yaitu mampu turun ke bawah mengumpulkan aspirasi yang ada di masyarakat dan bisa menaikkan aspirasi tersebut ke pihak pemerintah. Termasuk juga Mahasiswa Teknik Universitas Gadjah Mada yang memiliki tanggung jawab untuk mengawal jalannya pemilihan presiden 2014. Bentuk dari pengawalan tersebut adalah kajian dan diskusi Mahasiswa Teknik UGM dan selanjutnya dirumuskan suatu harapan dan solusi untuk presiden yang terpilih.
Fakultas Teknik UGM sendiri terdiri atas delapan jurusan dengan dua belas program studi yang kemudian dikelompokkan ke dalam tiga klaster yaitu infrastruktur, manufaktur, dan energi. Setiap klaster memiliki permasalahan yang berbeda dengan prioritas yang beragam pula. Berdasarkan hal tersebut, kami menguraikan masalah tersebut dalam rilis kajian umum keluarga mahasiswa dan atau himpunan mahasiswa teknik, “Suara Teknik untuk Presiden”
Infrastruktur
Jika dibuat skala prioritas terhadap masalah yang dihadapi indonesia mendatang dalam kacamata keteknikan, masalah infrastruktur adalah masalah yang paling urgent karena berkaitan dengan pemerataan pembangunan seluruh wilayah NKRI dan keutuhan kedaulatan Negara.
Dalam bidang ini ada enam sub pokok permasalahan utama yang kami paparkan yang harus dapat diselesaikan presiden mendatang, yaitu :

1.      Batas teritorial Negara harus dipertegas
Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan memiliki wilayah lautan yang sering menimbulkan konflik masalah batas wilayah dengan negara tetangga yang mengakibatkan wilayah Indonesia lepas seperti konflik Ambalat, Sipadan, Ligitan, dan sebagainya. Posisi geografisnya yang berdekatan dengan negara lain, Indonesia memiliki klaim maritim yang tumpang tindih dengan sepuluh negara tetangga yaitu India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua Nugini, Australia dan Timor Leste (Arsana, 2014).
Penyegeraan proses delimitasi atau penetapan batas maritim merupakan salah satu solusi untuk mempertegas batas teritorial negara ini. Tanpa proses delimitasi, maka tidak ada gunanya suatu negara menyerukan sebuah klaim terhadap suatu wilayah maritim. Delimitasi batas maritim dilakukan secara bilateral melalui negosiasi, mediasi, arbitrasi atau melalui pengadilan internasional seperti International Court of Justice (ICJ) atau International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS) (Arsana, 2014).
Mengenai wilayah Indonesia memanglah harus mendapatkan perhatian pula agar tidak terulang kasus-kasus yang pernah terjadi. Tidak sekedar masalah perebutan wilayah, hal ini dapat juga menjadi celah bagi negara lain untuk memanfaatkan wilayah tersebut baik sumber daya alamnya maupun manusianya bahkan yang lebih buruk lagi bisa-bisa hal tersebut menjadi celah negara lain untuk menyerang Indonesia.
 
2.      Nasionalisasi perusahaan tambang (Renegosiasi Kontrak yang Merugikan Negara)
Indonesia berdasarkan data Indonesia Mining Asosiation (dalam situs www.hpli.org/tambang.php) menduduki peringkat ke-6 terbesar untuk negara yang kaya akan sumber daya tambang. Namun, potensi tambang yang sedemikian besar tersebut 75% dikuasi oleh asing seperti yang diungkapkan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Migas Indonesia (KSPMI) Faisal Yusra, dalam seminar Menegakan Kedaulatan Energi Nasional, di Wisma Antara, Jakarta, Rabu (20/2/2013). (Akhir,2013) “Penguasaan cadangan migas oleh perusahaan asing masih dominan. Dari total 225 blok migas yang di kelola Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) non-Pertamina, 120 blok dioperasikan perusahaan asing, 28 blok dioperasikan perusahaan nasional serta sekira 77 blok dioperasikan perusahaan patungan asing dan nasional,”
 Selain penguasaan asing terhadap dunia pertambangan Indonesia, kontrak yang mereka lakukan cenderung memberikan keuntungan yang kecil untuk negara, misalnya pada kasus Freeport. Dalam kasus Freeport, akhir Juni lalu pemerintah telah melakukan renegosiasi dan membuat sebuah MoU baru dengan Freeport. Berikut adalah rangkuman isi MoU terbaru pemerintah dengan Freeport dalam bentuk tabel,
Hasil Renegosiasi Pemerintah dan Freeport 

Klausul
strong>Sebelumnya
strong>Kesepakatan
1. Luas Lahan
212.950 ha
125.000 ha
2. Pembangunan smelter
Tak bersedia
Bersedia bersama Newmont
3. Divestasi Saham
20 persen
30 persen
4. Perpanjangan Kontrak
2021
2041
5. Pemenuhan kandungan lokal
100 persen
100 persen
6. Royalti
1 persen
3,75 persen
Sumber: Wawancara dan Kementerian ESDM

Sumber : tabel  “Hasil Renegosiasi Pemerintah dan Freeport” diakses melalui http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/06/06/0809471/Freeport.Akhirnya.Setuju.Melepas.30.Persen.Saham pada 3 Juli 2014.
  Tidak hanya Freeport yang menjadi perusahaan asing penikmat sumber daya alam Indonesia, masih ada banyak lagi perusahaan asing yang bergerak dibidang minyak dan gas yang berada di Indonesia dan bahkan merugikan Indonesia karena menunggak pajak. Berikut 33 perusahaan migas penunggak pajak dan besar utang pajak yang belum dibayar:
1. VICO (US$ 42,9)
2. BP West Java Ltd (US$ 35,12)
3. Total E&P Indonesie (US$ 4.245)
4. Star Energy (US$ 17.095)
5. Petrichina International Indonesia Ltd Block Jabung (US$ 62.9)
6. ConocoPhillips South Jambi Ltd US$ (3.45)
7. Chevron Makassar Ltd Blok Makassar Strait.(US$ 16.7)
8. JOB Pertamina-Golden Spike Indonesia Ltd (US$ 11.45)
9. Chevron Pacific Indonesia- Blok MFK (US$ 185.699,97)
10. Exxon Mobil Oil Indonesia Inc. (US$ 41.763)
11. Mobil Exploration Indonesia Inc. Nortg Sumatera Offshore Block. (US$ 59.9)
12. Premier Oil Sea BV (US$ 9.278)
13. CNOOC SES Ltd (US$ 94.23)
14. BOB PT BSP-Pertamina Hulu (US$ 1.523)
15. CPI (Area Rokan) (US$ 4.145)
16. Kondur Petroleum (Area Malacca Strait) (US$ 165.334)
17. Conocophillips (Grissik) Area Corridor-PSC (US$ 84.774)
18. JOB PSC Amerada Hess (area Jambi Merang) (US$ 480.648)
19. JOB PSC Golden Spike (Area Raja Pendopo) (US$ 628.162)
20. JOB (PSC) Petrochina Int'l (Area Tuban) (US$ 7.679)
21. JOB (PSC) Talisman-OK (Area Ogan Komering) (US$ 233.425)
22. JOA (PSC) KODECO (Area West Madura) (US$ 6.229)
23. Chevron Ind (Area East Kalimantan) (US$ 8.703)
24. Kalrez Petroleum (Area Bula Seram) (US$ 290.000)
25. Petrochina Int'l Bermuda Ltd (Area Salawati Basin, Papua) (US$  2.961)
26. JOB PSC Medco E&P Tomori (Area Senoro Toili, Sulawesi) (US$ 1.863)
27. PT Pertamina EP (Area Indonesia) (US$ 16.921)
28. BOB PT BSP Pertamina Hulu (Area CPP) (US$ 1.206)
29. Premier Oil (Area Natuna Sea) (US$ 38.368)
30. Phe Ogan Komering -JOB P TOKL (US$ 2.105)
31. BP Berau Ltd (Area off Berau Kepala Burung Irian Jaya) (US$ 4.619)
32. BP Muturi Ltd (Area Ons Off Murturi, Irian Jaya) (US$ 19.376)
33. BP Wiriagar Ltd (Area Wiriagar, Papua).(US$ 501.451)
(sumber: ICW mengutip audit BPK dalam Republika Online,2011)
Oleh karena itu negara seyogyanya menasionalisasi perusahaan tersebut untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Proses nasionalisasi tidaklah mudah sehingga kita tidak bisa langsung menguasai seluruh saham perusahaan tersebut, Pemerintah bisa memulainya dengan negosiasi ulang kontrak yang sudah ada untuk memperbaiki kontrak tersebut sehingga memberikan banyak keuntungan bagi Negara Indonesia, lalu adanya ketegasan pemerintah untuk menjalankan undang – undang dan konstitusi yang telah ditetapkan, seperti kasus pada perusahaan Freeport dan Newmount yang hangat sekarang ini.
Misalnya menurut Perpres Nomor 24 Tahun 2012 Pasal 97 ayat 1 menyatakan bahwa “Pemegang  IUP  dan  IUPK  dalam  rangka  penanaman modal asing, setelah 5 (lima) tahun sejak berproduksi wajib  melakukan  divestasi  sahamnya  secara bertahap,  sehingga  pada  tahun  kesepuluh  sahamnya paling  sedikit  51%  (lima  puluh  satu  persen)  dimiliki peserta Indonesia.” Ada juga UU dan konstitusi lain yang seharusnya ditaati dalam pembuatan kontrak terhadap perusahaan asing. Sekali lagi kami tidak mengharamkan kerja sama dengan asing, melainkan tidak mengapa bekerja sama dengan asing asalkan tidak merugikan bangsa ini.

3.      Ketegasan kepemilikan tanah di Indonesia
Masalah ini penting karena banyak kasus dan konflik di masyarakat yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tanah yang berkelanjutan menghambat pembangunan Indonesia seperti masalah jalan layang ring road, Jombor, Yogyakarta yang terhambat karena masalah tanah.

Sumber data: Deputi Sengketa Konflik Perkara - BPN RI ( s/d September 2013 ) Diakses melalui : http://www.bpn.go.id/Publikasi/Data-Pertanahan/Kasus-Pertanahan/Nasional ; pada 2 Juli 2014

Dari tabel tersebut terlihat bahwa kasus yang terselasaikan baru menyentuh sekitar 50% dari kasus yang terjadi. Hal tersebut mengindikasikan bahwa tingkat penyelesaian kasus sengketa ini masih belum optimal.

4.      Kepastian dan Transparansi proyek Pembangunan.
Program pembanguan jembatan selat Sunda terkesan jalan di tempat. Diperlukan suatu kepastian tegas dari pemerintah tentang proyek ini. Selain itu, masalah transparansi program pembangunan Jembatan Selat Sunda atau program infrastruktur  lainnya juga menjadi poin penting karena akan menjadi kontrol bagi rakyat dan pemerintah mengenai perkembangan dan kendala-kendala yang menyebabkan pembangunan tersebut tidak sesuai rencana.
 Dalam hal ini, seharusnya birokrasi untuk program pembangunan Infrastruktur jangan berlapis-lapis karena itu akan mempersulit kemajuan-kemajuan program dan memperlama waktu pengerjaan. Pemerintah juga perlu melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala pada pengerjaan proyek-proyek infrastruktur dengan menjunjung tinggi nilai kejujuran sehingga tidak terjadi tindakan korupsi yang dapat menguntungkan pihak-pihak elite.
Adapun contoh kasus korupsi yang berkenaan dengan pembangunan infrastruktur, ACC (Anti Corruption Committee) Sulawesi menyebutkan ada 54 kasus korupsi mandek di Kejaksaan Sulawesi. Tujuh di antaranya adalah korupsi pembangunan infrastruktur. Berikut daftarnya.
No
KASUS
INSTANSI
TAHAPAN
1
Kasus korupsi proyek pembangunan jembatan di kabupaten Wajo tahun 2010
Kejati Sulselbar
Penyidikan
2
Kasus korupsi pembangunan lahan irigasi Bone.
Kejati Sulselbar
Penyidikan
3
Kasus dugaan penyimpangan proyek pembangunan gedung di UIN Makassar.
Kejati Sulselbar
Penyidikan
4
Kasus korupsi proyek pembangunan GOR Malili.
Kejati Sulselbar
Penyidikan
5
Kasus dugaan korupsi proyek Masjid Agung Maros Tahun 2008.
Kejati Sulselbar
Penyelidikan
6
Kasus dugaan korupsi proyek proyek pembangunan Balai Benih Ikan (BBI) 2010 di Kecamatan Amali, Kabupaten Bone
Kejari Bone
Penyidikan
7
Korupsi pembangunan kantor Bea dan Cukai Makassar tahun 2011.
Kejari Makassar
Penyelidikan
Sumber : “Korupsi dan Proyek Pembangunan Infrastruktur, Sebuah Fenomena di Sulawesi Selatan” – Mulya Sarmono, 27 Mei 2014, indonesiana.tempo.co, diakses tanggal 2 Juli 2014.

Press release acara Diskusi Publik USAID-KPPOD-SEADI yang berjudul “Korupsi Menggerus Anggara Belanja Infrastruktur Daerah” (diakses melalui , stranasppk.bappenas.go.id) menyebutkan terdapat temuan pokok yang menyatakan bahwa Peningkatan anggaran daerah tidak mampu meningkatkan kualitas infrastruktur di daerah. Hal tersebut dibuktikan dengan Dalam kurun waktu 2007 dan 2010 anggaran belanja Pemda di kabupaten/kota di Indonesia untuk pembangunan infrastruktur berkisar antara 11% - 13%. Namun ternyata peningkatan pada sisi anggaran tidak secara signifikan menyebabkan peningkatan kualitas infrastruktur (khususnya jalan), bahkan malah semakin tinggi tingkat kerusakannya. Hal tersebut dapat dijadikan indikasi adanya anggaran dana yang tak sampai pada proyek pembangunan yang akan dilaksanakan.
Selain masalah korupsi, pemerataan pembangunan di Indonesia juga perlu diperhatikan. Pembangunan di wilayah timur Indonesia sangatlah lambat dikarenakan pembangunan hanya terpusat di kota-kota besar khususnya di pulau Jawa yang hingga mencapai 80%. Seharusnya pemerintah dapat melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana publik yang merata di daerah-daerah dan mengembangkan sektor ekonomi  sehingga daerah tersebut dapat mandiri dalam mengembangkan perekonomian daerah mereka melalui prinsip otonomi daerah.

5.      Pembangunan transportasi untuk menghubungkan kepulauan Indonesia diperjelas.
Pembanguan jembatan  yang menghubungkan antar pulau di Indonesia akan memakan biaya yang fantastis yang seyogyanya bisa digunakan untuk memperbaiki sektor lain seperti kesehatan, pendidikan dan lain-lain. Seperti pembangunan jembatan suramadu yang memakan biaya 4,5 Triliun. Sebaiknya untuk membuat jalur transportasi seluruh wilayah di Indonesia lebih baik dengan menggunakan sistem transportasi udara.
Dilihat dari segi biaya, untuk membuat jembatan antar pulau dan apabila  dibandingkan dengan biaya pembuatan transportasi udara, jelas akan lebih murah menggunakan transportasi udara mengingat wilayah indonesia kepulauan tentu perlu berapa jembatan untuk menghubungkan itu semua.
Untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut di atas, harus ada suatu skala prioritas yang ditetapkan oleh Pemerintah sehingga rencana pembangunan ini tidak terbentur karena terbatasnya anggaran dana.  Selain itu pemerintah juga harus tepat dalam membentuk regulasi dan mengambil kebijakan sehingga pembangunan Infrastruktur dan masalah teritorial kedaulatan negara dapat terselesaikan untuk menjamin kesejahteraan rakyat Indonesia.
Manufaktur
Manufaktur di negara Indonesia sebenarnya hanya memiliki satu masalah utama yakni masalah produk lokal dan nasional. Namun masalah pokok tersebut terbagi menjadi dua fokus permasalahan yaitu :
1.      Sistem Distribusi
Sistem distribusi di Indonesia yang terlalu panjang menyebabkan kesenjangan harga antara produsen primer dengan konsumen akhir dimana produsen akan menjual dengan harga rendah dan pembeli akan membeli dengan harga tinggi. Selain itu wilayah geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang terkendala dalam hal sarana dan prasarana transportasi juga menyebabkan aksesibilitas suatu daerah sangat minim. Sehingga, karena sulitnya aksesibilitas suatu daerah tersebut menyebabkan biaya transportasi yang tinggi yang akan berdampak langsung pada kenaikan harga barang-barang disana. Contohnya terdapat kesenjangan harga barang-barang kebutuhan pokok di Papua, Sumatera, Sulawesi, dll. Berikut ini adalah perbedaan harga berbagai bahan kebutuhan pokok berdasarkan data dari Ditjen Perdagangan Dalam Negeri tanggal 1 Juli 2014.
Sumber: Ditjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag
Penyebab yang lain adalah karena pemerintah kurang memaksimalkan potensi-potensi daerah untuk memenuhi kebutuhan daerah tersebut. Hal itu disebabkan karena adanya kesenjangan pembangunan antar daerah di Indonesia. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) meyatakan bahwa kegiatan ekonomi Indonesia terpusat di wilayah Jawa-Bali dan Sumatera. Wilayah tersebut menyumbang lebih dari 82 persen dalam perekonomian nasional tahun 2010. Tidak hanya itu, dalam distribusi investasi wilayah Jawa-Bali menyumbang 84 persen PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) dan 88 persen PMA (Penanaman Modal Asing). Sedangkan berdasarkan data riset Ekonomi Kebijakan Publik pada Pusat Pengkajian Pengolahan data dan Informasi Sekretarian Jenderal DPR RI menyebutkan bahwa pembangunan industri manufaktur yang didirikan di Indonesia lebih dari 80% berlokasi di Jawa, sekitar 12%-13% di Sumatera dan sisanya yang kurang dari 10% berada di wilayah lainnya. Sehingga adanya ketergantungan yang mendasar antara daerah-daerah lain terhadap pasokan dari pulau Jawa yang menyebabkan kesenjangan harga bahan pokok di daerah tersebut menjadi sangat drastis. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, pemerintah dapat lebih mengembangkan koperasi sebagai kontrol sistem dari pemerintah untuk menjaga harga tetap stabil dan juga sebagai sarana untuk memberikan added-value dari produk yang berasal dari pengusaha kecil.

2.      Tahap riset produk
2.1 Pendanaan Riset yang Minim
Pendanaan riset untuk mendukung sistem inovasi di Indonesia menjadi salah satu isu yang krusial. Saat ini anggaran belanja litbang terhadap PDB di Indonesia masih tertinggal jauh dibandingkan dengan beberapa Negara ASEAN seperti Singapura, Malaysia, Thailand dan Brunei Darussalam yang memiliki dana riset di atas 1% dari PDB. (sumber : “Pendanaan Riset di Indonesia Masih Minim”- beritasatu.com, Kamis 12 September 2013, diakses pada 2 Juli 2014)                      Negara Malaysia mengeluarkan anggaran untuk litbang sudah di atas 0.5% yang berbeda kondisinya dengan Indonesia dengan anggaran belanja litbang terhadap PDB berada di angka 0.08%. Hal ini sangat berbeda jauh dari rekomendasi Conference on the Application of Science and Technology for Development of Asia I (CASTASIA I) di New Delhi pada tahun 1968 yang telah merekomendasikan belanja litbang terhadap GDP untuk negara Asia minimal 1%. Perbandingan belanja litbang terhadap PDB di Indonesia dengan negara lainnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini:
Gambar 1. Anggaran Belanja Litbang terhadap PDB
(Sumber : UNESCO 2012, dalam Jurnal “Kaji Ulang Sistem Pendanaan Riset Pemerintah untuk Mengurai Stagnasi Inovasi di Bidang Kesehatan” oleh Dini Oktaviyanti,dkk dari Pusat Penelitian Perkembangan Iptek-LIPI, Hal.3)
            Pada dasarnya anggaran untuk iptek termasuk didalamnya untuk belanja litbang haruslah berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi. Berikut gambar grafik anggaran belanja litbang pemerintah Indonesia yang dibagi berdasarkan kementerian dari tahun 2006-2009.
Gambar 2. Belanja Litbang Pemerintah Berdasarkan Kementerian
(Sumber: Kementerian Keuangan, 2010, dalam Jurnal “Kaji Ulang Sistem Pendanaan Riset Pemerintah untuk Mengurai Stagnasi Inovasi di Bidang Kesehatan” oleh Dini Oktaviyanti,dkk dari Pusat Penelitian Perkembangan Iptek-LIPI, Hal.4)
Dapat dilihat bahwa anggaran belanja litbang pemerintah pada LPNK dan Ristek jumlahnya masih sedikit.
            Pendanaan riset di Indonesia saat ini hampir 80% berasal dari pemerintah, namun jumlahnya hanya 0,08 % dari PDB. Indonesia menargetkan anggaran riset 1% di tahun 2014, namun dikhawatirkan hal itu sulit tercapai. Diperkirakan anggaran di 2014 hanya Rp 4 triliun sampai Rp 5 triliun dari total APBN yang mencapai Rp 1.000 triliun lebih. Di Finlandia, alokasi dana riset mencapai 3,9 persen dari produk doomestik bruto. Sedangkan Australia mencapai dua persen. (Sumber : “Pendanaan Riset di Indonesia Masih Minim”- beritasatu.com, Kamis 12 September 2013, diakses pada 2 Juli 2014)
            Menurut Profesor Yudi Pawitan dari Karo-linska Institutet Stock holm Swedia, dalam sebuah sarasehan ilmiah untuk para mahasiswa Indonesia di negeri itu pada akhir 2011, menunjukkan bahwa jumlah anggaran research and development (RnD) sebuah negara berbanding lurus dengan jumlah paten yang dihasilkan. Jepang adalah negara dengan penghasil paten terbanyak pada tahun 2008 dengan lebih dari 500 ribu aplikasi paten. Anggaran RnD yang disediakan negeri itu mencapai sekitar US$ 144 miliar disusul oleh Amerika Serikat dengan jumlah paten lebih dari 400 ribu aplikasi, dan anggaran RnD lebih dari US$ 400 miliar USD. Sedangkan Indonesia hanya memiliki anggaran RnD US$ 0,72 miliar dan hanya menghasilkan aplikasi paten sebanyak 23 buah saja. Jumlah ini jauh tertinggal dibanding dengan negara tetangga Malaysia yang menghasilkan 1.312 paten, dengan anggaran RnD US$ 2,3 miliar, ataupun Thailand sebanyak 986 aplikasi paten, dengan anggaran RnD US$ 1,46 miliar. (Sumber : “Riset dan Daya Saing Bangsa”- ristek.go.id, Hari Susanto Profesor Riset Ekonomi Regional pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Jumat 15 Juni 2012, diakses pada 2 Juli 2014)
            Pada tahun 2012 dana sebesar Rp 670 miliar diberikan pada LIPI, 40% digunakan untuk kegiatan riset dan teknologi, sementara 60% lainnya untuk anggaran rutin. Ini berarti dana untuk anggaran riset ilmu pengetahun dan teknologi di Indonesia hanya 0,03% dari PDB Indonesia yang mencapai Rp 6.300 triliun, atau terbesar ke 16 di dunia. Dari angka tersebut, Indonesia berada di peringkat bawah dunia dalam hal riset dan teknologi. Padahal, di negara-negara berkembang lainnya, seperti Tiongkok, anggaran riset sudah lebih dari 1% dan menargetkan 2% dari PDB di tahun-tahun mendatang. Anggaran riset Jepang jelas jauh di atas Tiongkok, dan kini menjadi nomor dua di bawah AS. Begitu pula Korea, yang mencapai 3% untuk anggaran riset ilmu pengetahuan dan teknologi dan akan meningkatkan menjadi 4% di tahun mendatang. (Sumber : “Riset dan Daya Saing Bangsa”- ristek.go.id, Hari Susanto Profesor Riset Ekonomi Regional pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Jumat 15 Juni 2012, diakses pada 2 Juli 2014)
2.2 Proses Pendanaan Riset yang Birokratis
            Pendanaan riset lembaga riset pemerintah belum terintegrasi dengan baik sehingga banyak potensi yang tidak tergali lebih jauh. Belanja litbang pemerintah adalah realisasi anggaran pemerintah yang dibelanjakan untuk membiayai kegiatan litbang. Berdasarkan laporan survei Kementerian Negara Riset dan Teknologi (KRT, 2007), pada tahun 2003 total belanja litbang di sektor pemerintah berjumlah Rp. 1.164,2 miliar meningkat menjadi Rp. 1.829,8 miliar pada tahun 2006 (KRT, 2007). Dari total belanja litbang sebanyak ini, sebanyak 76,8% adalah belanja litbang di lembaga penelitian kementerian (LPK) dan sisanya (21%) adalah belanja litbang di lembaga penelitian non kementerian (LPNK), dan belanja litbang di Balitbangda (2,1%).
            Dilihat dari jenis kegiatannya, pada tahun 2003 litbang sektor pemerintah sebagian besar ditujukan untuk penelitian terapan (67,48%) menurun menjadi 46,03% pada tahun 2005 dan meningkat kembali menjadi 57,41% pada tahun 2006. Penegmabangan eksperimental cenderung naik, pada tahun 2003 berjumlah 20,46% menjadi 43,04% pada tahun 2005 dan 32,93% tahun 2006. Sedangkan untuk penelitian dasar pada tahun 2003 menyerap belanja sebesar 11,2% meningkat menjadi 15,2% tahun 2006 (indikator iptek LIPI, 2011).
            Dari catatan diatas dapat terlihat bahwa pendanaan masih didominasi oleh pemerintah, namun ketika penelitian di lapangan birokrasi yang ada untuk mendapatkan bantuan dana tersebut sangatlah sulit. Sedangkan pendanaan yang ideal adalah adanya keseimbangan antara proporsi pendanaan dari pihak pemerintah, perguruan tinggi, maupun industri. (Sumber : Jurnal “Kaji Ulang Sistem Pendanaan Riset Pemerintah untuk Mengurai Stagnasi Inovasi di Bidang Kesehatan” oleh Dini Oktaviyanti,dkk dari Pusat Penelitian Perkembangan Iptek-LIPI, Hal.9)
            Berikut ini merupakan beberapa masalah yang muncul akibat keterlambatan pendanaan riset karena proses pendanaan yang birokratis :
a. ITD UNAIR – Pengembangan Sel Punca (Stem Cell)
            Pendanaan riset sel punca ini ditujukan untuk melakukan riset mulai tahap clinical trial. Pihak UNAIR bersama-sama dengan mitra internasional membuat proposal bersama untuk mendapatkan pendanaan riset, seperti kepada KNAW dan kerajaan/pemerintah Belanda, atau industri. Pendanaan tersebut dipergunakan untuk riset bersama maupun untuk pendidikan. Pendanan yang terkait dengan pemerintah biasanya sulit dan tidak utuh. Seperti misalnya yang terjadi di ITD UNAIR ketika mengajukan pendanaan riset kepada pemerintah birokrasinya dipersulit, dan turunnya dana pun terbagi-bagi menjadi beberapa tahun dengan persyaratan yang menyukitkan. Ketika mengajukan dana ke Ristek dananya lebih jelas dibandingkan dengan mengajukan pendanaan terhadap Dikti. Keterlambatan pendanaan adalah salah satu implikasi yang kadang terjadi.
b. UNHAS – Pencegahan Penyakit Malaria
            Pendanaan riset ini adalah contoh pendanaan riset pada tahap clinical trial. Pendanaan didapatkan melalui pengajuan proposal kepada beberapa lembaga pendanaan riset, termasuk kepada yayasan Gates disamping pendanaan dari mitra riset yakni Novartis (90% dana). Diharapkan melalui pengajuan pendanaan terhadap sumber-sumber dana lainnya ini bisa menambah pembiayaan untuk riset agar lebih dinamis. Kesulitan mendapatkan dana pendamping dari institusi maupun pemerintah mendorong UNHAS mencari dana kepada pihak asing. Mengapa pihak asing? Pihak peneliti melihat bahwa pendanaan yang diberikan oleh pihak asing lebih bersifat fleksibel berupa grant sehingga tidak membutuhkan proses pertanggungjawaban yang berbelit-belit. Berbanding terbalik dengan kondisi pendanaan di Indonesia, sehingga peneliti Unhas merasa tidak fokus dengan penelitian karena disibukkan dengan persyaratan administrasi.
c. Biofarma dalam Pengembangan Vaksin
            Pada dasarnya Biofarma telah menggulirkan konsep tripple helix dalam melakukan riset menuju inovasi. Namun Biofarma menilai beberapa hal tetap harus diperhatikan terutama terkait dengan birokrasi pada level pemerintahan. Dalam hal ini lembaga pemerintah yang terkait langsung adalah Dikti dan Bappenas. Sistem penganggaran di Biofarma sangatlah fleksibel, bahkan mereka telah menyediakan dana hingga ratusan milyar untuk menyokong proses inovasi dari hulu hingga ke hilir. Namun hal ini kembali terbentur dengan sistem pendanaan riset di lembaga litbang pemerintah yang tidak dapat bergerak fleksibel sehingga menyulitkan industri untuk bergerak ketika dilakukan kerjasama.  Permasalahan terjadi ketika mereka ingin menjalin kerjasama dengan pemerintah adalah terbentur dengan sistem penganggaran pemerintah yang sangat birokratis dan tidak fleksibel. Seperti dikatakan sebelumnya, untuk mencapai inovasi dibutuhkan waktu yang sangat panjang, untuk menghasilkan vaksin saja misalnya membutuhkan waktu paling sedikit 12 tahun. (Sumber : Jurnal “Kaji Ulang Sistem Pendanaan Riset Pemerintah untuk Mengurai Stagnasi Inovasi di Bidang Kesehatan” oleh Dini Oktaviyanti,dkk dari Pusat Penelitian Perkembangan Iptek-LIPI, Hal.8-9)
Dari kedua hal diatas dapat diambil poin pentingnya yaitu pemerintah harus melakukan kontrol terhadap stabilitas harga dan mendukung riset-riset yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas produk lokal dan nasional sehingga dapat bersaing dengan produk-produk asing yang mulai menjamur di pasar Indonesia.  Selain itu juga harus ada ketegasan dari pemerintah untuk menjaga pasar produk lokal dan nasional sehingga kita tidak terjajah oleh perusahaan-perusahaan asing yang memasarkan produk mereka di negara kita.
Energi
Dalam bidang energi, banyak sekali masalah pelik yang menjadi tantangan Negara Indonesia karena kekayaan sumber daya alam Indonesia yang menyimpan sumber daya energi yang sangat melimpah. Namun, pengelolaan sumber daya energi tersebut menjadi terhambat karena regulasi dari Pemerintah yang tidak tepat dalam mengelola energi tersebut dan minimnya kualitas sumber daya manusia yang ada. Diantara berbagai masalah tersebut, ada dua masalah yang mendesak yang harus menjadi salah satu fokus bagi Presiden dan kepemrintahan yang akan datang. Diantaranya :

1.      Inovasi energi terbarukan yang belum dapat menyelesaikan permasalahan energi tak terbarukan yang stoknya mulai minim.
 Inovasi ini dianggap penting karena sumber-sumber energi tak terbarukan seperti minyak dan gas yang sudah dieksplorasi dan dieksploitasi puluhan tahun sudah barang pasti akan habis jika dieksplorasi terus-menerus dengan jumlah yang meningkat setiap tahunnya. Padahal pembentukan sumber-sumber energi tersebut memerlukan waktu jutaan tahun. Dalam hal ini pemerintah harus mengembangkan energi-energi lain yang dapat dimanfaatkan selain minyak bumi dan gas, yaitu dengan program “Energy Diversification”. Energy Diversification atau dalam Bahasa Indonesia Diversifikasi Energi, menurut Perpres Nomor 5 Tahun 2006 Bab I Pasal I Ayat 6, adalah penganekaragaman penyediaan dan pemanfaatan berbagai sumber energi dalam rangka optimasi penyediaan energi. Sumber energi lain di Indonesia ada beberapa macam misalnya nuklir, geothermal dan inovasi energi terbarukan lainnya.
Untuk program nuklir sendiri, pemerintah seharusnya tidak menunggu minyak bumi dan gas benar-benar habis untuk memulai pengembangan nuklir. Diversifikasi Energi memberikan peluang kepada Pemerintah untuk mengembangkan nuklir beriringan dengan eksplorasi minyak bumi dan gas sehingga kebutuhan energi nasional dapat terpenuhi dan stok sumber energi dapat terkontrol.
Dalam Perpres Nomor 5 tahun 2006 tersebut juga dijelaskan mengenai porsi bauran energi yang harus dicapai pada tahun 2025 sebagai rencana jangka panjang pemerintahan. Berikut adalah porsi bauran energi 2025 yang kami sajikan dalam bentuk tabel,  
NO
JENIS BAHAN BAKAR
PORSI DALAM BAURAN ENERGI
1
Minyak Bumi
< 20%
2
Gas Bumi
> 30%
3
Batu Bara
> 33%
4
Biofuel
> 5%
5
Panas Bumi
> 5%
6
Energi Baru dan Energi Terbarukan
> 5%
7
Batu Bara yang dicairkan
> 2%

Sementara itu gambaran konsumsi energi yang terjadi di Indonesia sampai pada 2011 kemarin sebagai berikut,
Sumber : Tabel Konsumsi energi final per jenis, Outlook Energi Indonesia 2013, BPPT, H.13
Untuk pengembangan energi terbarukan ini diperlukan riset yang terus berkembang, penelitian lebih lanjut dan komersialisasi hasil riset tersebut. Hal riset inilah yang juga akan menjadi bagian dari permasalahan kedua dalam bidang energi ini. Selain itu diperlukan pula konsistensi pengembangan yang berkelanjutan tiap tahunnya agar pada 2025 nantinya target pemerintah tersebut dapat tercapai dan tidak menjadi sekedar wacana belaka.

2.      Perkembangan teknologi dalam ekplorasi minyak bumi dan gas yang masih tertinggal dengan negara-negara lain.
Perkembangan teknologi yang dipakai dalam eksplorasi minyak bumi dan gas sangat mempengaruhi kualitas dan kuantitas hasil eksplorasi tersebut. Faktanya, teknologi di Indonesia belum cukup canggih untuk mengelola eksplorasi tersebut. Sehingga pihak swasta dianggap lebih mampu mengelola sumber daya energi tersebut. Di sektor hulu, dari sekitar 137 perusahaan migas di indonesia, perusahan nasional hanya sebanyak 20(14,6%), sisanya perusahaan multinasional. Hal ini merupakan hambatan bagi perusahaan nasional untuk berkontribusi dalam pengelolaan migas nasional. Hal tersebut tidak terlepas dari lemahnya dukungan sektor perbankan nasional terhadap kegatan migas di dalam negeri. Selain terkait pendanaan, perijinan (pembebasan lahan).
Itulah yang menjadi alasan mengapa pemerintah harus mendukung penuh riset-riset yang dilakukan oleh kaum cendekia di Indonesia dan memperbaiki sumbr daya manusia melalui program pendidikan yang tepat. sehingga dengan adanya teknologi yang canggih dan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi akan mengurangi ketergantungan energi kita dengan perusahaan-perusahaan swasta asing. 
Dari kedua masalah diatas, dapat diambil suatu fokus bagi kinerja pemerintah yaitu mensukseskan program Energi Diversification dan pengembangan riset dan teknologi untuk pengelolaan eksplorasi sumber daya energi di Indonesia. Selain mengembangkan, pemerintah juga harus dapat mengoptimalkan program-program tersebut sehingga mencapai pembangunan yang merata dan berkelanjutan.
Berdasarkan uraian masalah  dari tiga klaster yaitu infrastruktur, manufaktur, dan energi di atas dapat kita kerucutkan lagi fokus-fokus permasalahan yang harus diselesaikan presiden dan jajaran kabinetnya yaitu :
1.      Pengembangan dan realisasi dana riset untuk produk lokal dan teknologi energi,
2.      Keseriusan dalam program diversifikasi energi dan pengembangan energi terbarukan,
3.      Investasi di bidang energi khususnya eksplorasi migas dan renegosiasi kontrak-kontrak yang merugikan bangsa,
4.      Perbaikan birokrasi pemerintah dalam proyek pembangunan dan ketegasan dalam pelaksanaan Undang-Undang dalam pembentukan kerja sama dengan pihak luar,
5.      Ketegasan pemerintah dalam batas teritorial dan kepemilikan tanah,
6.      Pemberdayaan koperasi lebih optimal dan merata,
7.      Transparansi dana pembangunan,
8.      Pemberdayaan sumber daya manusia melalui pendidikan.
Muncul sebuah  pertanyaan karena beragamnya masalah diatas dan APBN kita yang terbatas, yaitu permasalahan manakah yang harus menjadi prioritas? Jawabanya adalah pembangunan infrastruktur.  Karena hal itu terkait dengan akses pendidikan, transportasi, pelayanan kesehatan dan pendukung sektor ekonomi dari masing-masing daerah. Dengan infrastruktur yang optimal, kesejahteraan penduduk di daerah-daerah akan juga akan optimal. Hal itulah yang menjadi dasar dari pembangunan yang merata dan berkelanjutan.  Dalam kurun waktu lima tahun mendatang, program-program pembangunan jalan, bandara dan pelabuhan seharusnya dapat diselesaikan. Dengan tetap ada kontrol atas penggunaan APBN untuk pembangunan tersebut sehingga pembangunan dapat sesuai rencana dan uang negara yang digunakan benar-benar tepat sasaran.
Kita sebagai mahasiswa juga harus turut andil mendampingi dan membantu pemerintah dalam mewujudkan program-program pembangunan tersebut diatas. Pemerintah diharapkan dapat lebih melibatkan mahasiswa dalam perumusan-perumusan kebijakan sehingga pemerintah dan mahasiswa dapat bergerak secara sinergis untuk mensukseskan program pembangunan. Selain itu mahasiswa diharapkan juga berkontribusi dengan cara peka terhadap permasalahan yang  dihadapi oleh pemerintah, mencari tahu data yang tepat, menganalisis permasalahan dan memberikan solusi yang tepat bagi kemajuan bangsa dan negara. Karena kita, mahasiswa wajib berkontribusi untuk tanah air kita, untuk Indonesia lebih baik.

Testimoni:
Pemerintah harus melibatkan pemuda/mahasiswa dalam pembangunan negeri. Mahasiswa pun harusnya jangan Cuma bisa mengkritik (Chairil Anwar, TF 2011)
Mahasiswa harus punya Jiwa yang peduli, dan peduli ini tidak hanya dengan mengkritik tapi juga harus bisa memberikan solusi atas masalah yang ada (Hibat, TN 2012)
Peran mahasiswa seyogyanya berubah tidak hanya semata-mata advokasi  terhadap kebijakan pemerintah, tapi juga menggapai ranah pemberdayaan masyarakat secara langsung (Aldo, TG 2012)

Daftar Bacaan
Daftar Pustaka
Arsana, I Made Andi. 2014.Ketika Capres bicara Kedaulatan, Batas Maritim dan Laut China Selatan. Madeandi.files.wordpress.com/2014/06/capresbicarabatasmaritim20.pdf. diakses pada 2 Juni 2014.